DESKRIPSI SISTEM INFORMASI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TTU (PROP. NTT)

Posted: Desember 5, 2008 by Albar G in SIKDA
Tag:

Gambaran Umum dan Fasilitas TI yang dimiliki
Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi NTT, terdiri dari 15 Puskesmas yang mencakup 163 wilayah desa/kelurahan. Dari ke 15 Puskesmas tersebut 13 puskesmas sudah mendapat fasilitas listrik, sedangkan 2 puskesmas hanya menggunakan fasilitas generator dan listrik tenaga surya (solar cell) sebagai penerangan. Mengenai fasilitas komunikasi, 14 puskesmas sudah terjangkau oleh layanan telkomsel dan semua puskesmas juga sudah dilengkapi dengan SSB dan HT. Bahkan beberapa Pustu/Polindes juga mendapat fasilitas tersebut.

Mengenai fasilitas komputer, 13 puskesmas sudah memiliki, masing – masing puskemas 1 unit beserta printer. Sedangkan di Dinas Kesehatan, semua bidang memiliki 2 unit komputer dan 2 unit laptop, bahkan ada bidang yang lebih dari itu. Operating System (OS) yang digunakan adalah MS Windows (word processor, spreadsheet, presentation), kecuali gizi yang menggunakan software gizi untuk merekap hasil kegiatan. Di Dinas Kesehatan pernah terpasang LAN yang menghubungkan semua bidang dan menggunakan MS Access dalam sistem pencatatan dan pelaporan. Namun sudah tidak berfungsi lagi karena petugas yang sebelumnya mengoperasikan sistem pindah tempat kerja.

Sumber Daya
Dari segi ketenagaan, selain tenaga teknis kesehatan ( medis, paramedis ), Dinas Kesehatan juga didukung oleh tenaga dari disiplin ilmu lain seperti teknik informatika, akuntasi, ekonomi dan sebagainya ( umumnya tenaga kontrak ). Beberapa tenaga juga pernah difasilitasi untuk mengikuti pelatihan mengenai Networks, GIS, SIMPUS, SIMPEG, SIKDA/SIKNAS dan beberapa software yang dikembangkan khusus, baik dari Pusat maupun Propinsi. Kaitannya dengan sistem informasi, bidang yang bertanggung jawab adalah Bidang PIK (Program dan Informasi Kesehatan). Tentang pembiayaan, umumnya yang dialokasikan adalah untuk pengadaan komputer/laptop, insentif bagi tenaga pengelola SP2TP, monitoring pemanfaatan komputer di puskesmas, sementara upaya untuk membangun atau mengembangkan suatu sistem pelaporan yang terintegrasi, belum terpikirkan.

Sistem informasi ( Mengenai Pencatatan dan Pelaporan )
Sistem Pelaporan Kab TTU

Puskesmas Pembantu / Polindes memberikan laporan hasil kegiatan setiap bulan, dengan formulir yang yang sediakan oleh Puskesmas. Puskesmas mengkompilasi hasil kegiatan internal di Puskesmas dan laporan dari Pustu/polindes. Laporan dikirim oleh masing-masing pengelola program di Puskesmas ( seperti dalam skema). Disamping itu, Dinas Kesehatan juga mendapat laporan dari BP swasta, RSU Pemerintah mengenai LB1, BOR, LOS dan sebagainya. Laporan dalam bentuk cetakan ( print out). Sementara untuk laporan W2 (laporan mingguan wabah) menggunakan fasilitas SSB, yang dilakukan setiap minggu. Pengarsipan laporan (data) di Puskesmas dilakukan oleh masing-masing program, ada yang di computer, ada yang tidak.
Masing-masing bidang pada Dinas Kesehatan, akan merekap laporan sesuai kebutuhannya. Data tersebut kemudian dikirim ke Dinas Kesehatan Propinsi secara bulanan maupun triwulan. Terdapat juga bidang yang tidak mengirimkan data atau dikirim hanya kalau diminta. Sementara lintas sektor di tingkat Kabupaten, permintaan data biasanya insidental. Dinas Kesehatan akan memberikan sesuai permintaan. Pengarsipan data dilakukan oleh masing-masing Seksi. Komputer yang dimiliki oleh masing-masing bidang tersebut tidak dihubungkan dalam suatu jaringan, sehingga datanya terkotak-kotak (tergantung pada seksi tersebut menyimpan data di komputernya). Bidang Program dan Informasi Kesehatan (PIK) yang bertanggungjawab terhadap sistem informasi di Dinas Kesehatan, tidak memiliki data tersebut. Data akan diminta pada akhir tahun untuk penyusunan Laporan Tahunan, Profil Kesehatan dan Evaluasi Hasil kegiatan Puskesmas.

Permasalahan

  • Dari sistem pelaporan yang demikian, maka permasalahan-permasalahan yang sering timbul adalah sebagai berikut :
  • Sistem pelaporan dan pengumpulan data yang belum terintegrasi dapat menyebabkan kesalahan pemasukan data, data kurang atau tidak lengkap, duplikasi data di mana data yang sama ada di beberapa bidang berbeda, bahkan dapat berbeda antar program.
  • Arsip data tersimpan pada masing-masing program / bidang menyulitkan sinkronisasi dan koordinasi
  • Proses pencatatan dan pelaporan relatif memerlukan waktu.
  • Data dasar kadang sulit didapat dan bisa berbeda-beda tergantung sumber.
  • Informasi terkotak-kotak dan kadang perlu prosedur rumit bagi program atau sektor lain untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.
  • Kepala Dinas kesulitan mendapat informasi komprehensif untuk pengambilan keputusan.
  • User mempunyai beban kerja yang berlebihan, selain untuk pelaksanaan program juga harus memasukkan dan mengolah data.

Disusun oleh : BASILIUS FUNAN HAUMEIN, MUHAMMAD ALBAR GHANI, JAENUDIN, NOVITA VERANITA.
Untuk memenuhi tugas mata kuliah SISTEM INFORMASI KESEHATAN DAERAH
DOSEN : ANIS FUAD, dr, DEA

Komentar
  1. anis mengatakan:

    …..Dinas Kesehatan juga didukung oleh tenaga dari disiplin ilmu lain seperti teknik informatika,…. meskipun tenaga kontrak Bisa diceritakan lebih terinci deskripsi pekerjaan yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan, atau output tenaga ahli informatika di dinas kesehatan?

  2. bashaumein mengatakan:

    Sebelumnya ada dua orang tenaga kontrak dari S1 informatika yang ditempatkan di bagian tata usaha. Keduanya hanya mengerjakan tugas-tugas administrasi di seksi kepegawaian dan tidak diberi tugas mengelola sistem informasi kesehatan. Sementara ini SIK dikelola di bagian perencanaan dan di bagian tersebut justru belum mempunyai tenaga informatika. Sekarang salah satu tenaga kontrak tersebut telah diangkat menjadi PNS, tetapi ditempatkan di pemda, dan yang satunya masih tetap di bagian tata usaha seksi kepegawaian. LAN yang pernah terpasang justru diinstalasi oleh tenaga gizi yang pernah mengikuti pelatihan mengenai jaringan komputer dan sekarang telah pindah tempat kerja juga ke bappeda.

  3. anis mengatakan:

    Wah sayang sekali ada tenaga memiliki kompetensi informatika malah akhirnya terlepas ke Bappeda. Kira-kira apa penyebabnya, bagaimana cara mencegahnya, dan bagaimana pula strategi dinas kesehatan agar dapat memiliki kembali tenaga dengan kompetensi seperti itu?

  4. Albar G mengatakan:

    Pada waktu diskusi kelompok sebelum posting tulisan ini, memang sempat timbul pertanyaan mengenai tenaga TI di dinkeskab tersebut. Dari informasi pak Bas, permasalahannya adalah belum adanya perhatian para pengambil kebijakan di dinkes mengenai pengembangan SIK itu sendiri. Hal inilah yang sepertinya disinggung pak Bas dalam posting mengenai ‘software’ yang namanya ‘kemauan’. Jadi pihak dinkes kelihatannya lebih memprioritaskan tenaga TI hanya sebagai operator software untuk kepentingan seksi kepegawaian, dengan pekerjaan utamanya hanya berurusan dengan spreadsheet dan word processor. Sementara SIK justru belum mendapat porsi perhatian yang cukup atau dengan kata lain belum timbul kemauan untuk pengembangannya. Sehingga staf yang punya pengetahuan mengenai LAN juga tidak dimanfaatkan dan pada akhirnya pindah ke instansi lain. Jika kemauan untuk pengembangan SIK ini sudah terbentuk, maka unsur-unsur pendukungnya juga akan mendapat perhatian – termasuk rekrutmen tenaga TI, pengadaan hardware, pengembangan software, dan pembenahan proses kerja dalam sistem pencatatan dan pelaporan kegiatan dari tingkat puskesmas sampai ke dinkes. Juga akan menimbulkan inisiatif untuk mempertahankan tenaga yang sudah ada, misalnya dengan pengangkatan ke dalam jabatan fungsional atau pemberian insentif khusus, tentu dalam pekerjaan sebagai pengelola SIK dan tidak lagi hanya sebagai operator komputer…

    Oya, sekadar pemberitahuan bagi teman2 lain yang berminat mempelajari dokumen WHO mengenai ‘Design and implementation of health information systems’ dari Lippeveld dan Sauerborn (editor), silakan kopi filenya dari saya, biar nggak usah download 16 file yang totalnya sekitar 17MB. Supaya tidak menghabiskan bandwidthnya prodi gitu🙂. Trims pak Anis buat link-nya.

  5. Novita Veranita mengatakan:

    permasalahan yang ada diKabupaten TTU tidak jauh berbada dengan Prpinsi NTB, dimana laporan yang ada masih terkotak-kotak atau berada disetiap seksi, data juga masih berbeda-beda antara program/bidang, hal ini sudah pernah dibicarakan agar mendapat kata sepakat, namun belum final. di Propinsi NTB data yang berasal dari Kabupaten yang rutin dikirim setiap bulannya di olah secara komputerisasi namun masih dalam tahap memasukkan data yang ada dan membuat trend yang terjadi setiap tahun. di Bidang Program (Perencanan) akhir tahun 2008 ini sudah dibangun LAN ( masih dlm proses), tetap tenaga Teknik Informatika belum ada jadi hanya memberdayakan tenaga yang ada, dari segi tenaga sudah ada beberapa rang yang dilatih.

  6. andi herman mengatakan:

    Setelah memperhatikan, mengingat, menimbang dan selanjutnya kami memutuskan rupanya keadaannya hampir sama dengan Kabupten Kutai Timur dalam hal proses sistem informasi yang ada, susahnya untuk membangun komitmen antar anggota dalam organisasi….
    Menurut kami apakah yang menjadi masalah tenaga IT berbasis Informatika yang harus mengerjakan???
    Seperti yang telah disampaikan oleh Kapusdatin bahwa telah ada 2 Tenaga SIK yang dilatih oleh Pusdatin untuk mengembangkan SIK di Kabupaten dimana 2 orang tersebut satu orang sebagai Operator dan Entry Data, dan satunya lagi sebagai pengambil keputusan apakah data tersebut dapat dipublikasikan atau tidak, tetapi satu hal yang mungkin jadi masalah adalah 2 tenaga tersebut tidak dilatih dalam hal Pemasangan Jaringan secara langsung hanya Teori saja, dan sialnya lagi ada beberapa yang telah pindah tempat kerja, padahal pada saat penunjukan pada saat pelatihan pesan di surat pemanggilan “bahwa yang diutus adalah PNS (karena diharapkan tidak pindah-pindah tugas) dan bersedia tidak pindah tugas” itu berdasarkan penunjukkan dari Kepala Dinas sebagai decision maker, Jadi yang ada masalah dalam hal tenaga di Posisi ini…
    Tetapi hal tersebut tidak terlepas dari faktor eksternal yang mempengaruhi yang meng”harus”kan seorang pimpinan mengambil keputusan….

  7. anis mengatakan:

    ehem… ehem..ehem…:) gak patah semangat khan belajar di SIMKES

  8. jayslin mengatakan:

    Menurut saya selain belum adanya perhatian para pengambil kebijakan, saya kira mungkin disebabkan karena kurangnya pengetahuan dari pengambil kebijakan tersebut tentang sistem informasi kesehatan sehingga tidak memaksimalkan tenaga tersebut. Kita sebagai orang yang berkecimpung dalam bidang sistem informasi perlu kiranya melakukan pendekatan, loby kepada pengambil kebijakan tersebut supaya masalah sistem informasi dan pengembangannya selalu diperhatikan

  9. ihsan mengatakan:

    Kebutuhan akan sarana Teknologi seperti komputer adalah merupakan hal yang tidak perlu diperdebatkan lagi, karena hampir bahkan seluruh instansi pemerintah sekarang ini sudah memiliki dan menggunakan komputer. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah fasilitas dan sarana tersebut sudah diberdayakan sebagaimana mestinya, untuk membantu efektifitas dan efisiensi kerja. Untuk itu yang perlu menjadi perhatian bagi para pengambil kebijakan untuk menseriusi hal ini…

    Bersambung….
    Berhubung kuliahnya mau dilanjutkan dulu….

  10. bashaumein mengatakan:

    Sebetulnya dengan struktur organisasi yang lama, dimana Bidang PIK (Program dan Informasi Kesehatan ) memiliki kewenangan untuk mengembangkan Sistem Informasi Kesehatan. Kegiatan rutin yang dilakukan hanyalah evaluasi tahunan, penyusunan perencanaan dan pembuatan profil kesehatan, laporan tahunan, LAKIP. Belum ada inovasi untuk pengembangan SIK. Bidang tersebut sebetulnya didukung dengan SDM yang memadai (tingkat pendidikannya S2, S1 ). Informasi terakhir yang saya peroleh bahwa sesuai dengan PP 41 tahun 2007 bidang tersebut akan dilebur menjadi hanya satu seksi di berada dibawah bagian Tata Usaha. Saya hanya berharap semoga dengan dilebur, jumlah personil akan berkurang dan akan lebih fokus untuk mengelola sistem informasi.

  11. YUSEBTIRA mengatakan:

    mantap. Dinkes TTU maju Terus,… Khususnya program Gizi BUruk n gizi kurang. Semoga cepat teraataasiiiiiiiiiiiiiiiiiiii……………….

  12. Moh Ali mengatakan:

    Halo kawan-Kawan TTU..kalau kita ngomong SIK pasti ngomong cara kompilasi data dan pelaporannya, dari dulu permasalahannya itu-itu doang..di NTB juga gitu, kalau mau SIK itu jalan dengan baik semestinya Semua Puskesmas Pembantu termasuk Bides harus tau dan bisa mengoprasikan Computer dan internet.. berikan mereka computer ketimbang dananya habis disunat oleh Pejabat. Nah SIK nya gimana mau jalan wong dulu aja SP2TP yang manual aja morat-marit.. semestinya kalau SP2TP itu dijalankan dengan baik.. SIK tidak perlu…intinya juga samakan..yaitu Pengumpulan dan pelaporan data.. SP2TP itu lengkap kok

    Aku pernah tugas di Puskesmas di Kefamenanu selama 12 tahun dan sehari-harinya berkutat dengan data..jadi saya tau SP2TP itu kalau dijalankan dengan baik termasuk Stratifikasi wah..akan menjadi bank data yang luar biasa, tapi sekarang ndak ..ngomong SIK tapi person sumber data Gaptek..ia ndakk

    salam buat teman-teman di Puskesmas Maubesi dan Dikes

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s