Sikda

Posted: Mei 13, 2009 by Admin Blog in Anak Simkes Angkatan 2008
Tag:

Pengelolaan dan Pengembangan SIKNAS dan

Fasilitasi Pengembangan SIKDA

Disusun oleh : Kelompok Non Reguler Simkes 2008

(Matakuliah : SIKDA)

Pengembangan Sistim Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS) merupakan pengembangan sistem informasi kesehatan yang menyeluruh dan terintegrasi di setiap tingkat administrasi kesehatan, yang menghasilkan data/informasi akurat dan dapat menunjang terwujudnya Indonesia Sehat. Menurut PP 38/2007 hal tersebut diatur dalam pembagian urusan pemerintah di bidang kesehatan terutama pada Sub Bidang SIK. Penempatan Sub Bidang SIK dalam struktur organisasi tersebut dapat dijadikan patokan betapa pentingnnya SIK bagi penentuan pengambilan kebijakan. Pengembangan SIKNAS dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas sumber daya dan infrastruktur.

SIKNAS bukanlah suatu sistem yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari Sistem Kesehatan di Indonesia. Bagian dari SIKNAS terdiri dari sistem kesehatan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Untuk fungsinya Sistem Informasi Kesehatan di tingkat Pusat merupakan bagian dari Sistem Kesehatan Nasional, di tingkat Provinsi merupakan bagian dari Sistem Kesehatan Provinsi, dan di tingkat Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Sistem Kesehatan Kabupaten/Kota. SIKNAS dibangun dari himpunan atau jaringan Sistem-sistem Informasi Kesehatan Provinsi dan Sistem Informasi Kesehatan Provinsi dibangun dari himpunan atau jaringan Sistem-sistem Informasi Kesehatan Kabupaten/Kota. Di setiap tingkat, Sistem Informasi Kesehatan juga merupakan jaringan yang memiliki Pusat Jaringan dan Anggota-anggota Jaringan. Pembagian kewenangan antara pusat, propinsi dan kabupaten/kota dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Pem. Pusat

Pem. Provinsi

Pem. Kab/ kota

Sub Bidang SIK

· Pengelolaan dan Pengembangan SIK

· Pengelolaan dan Pengambangan SIK di tkt Provinsi

· Pengelolaan dan Pengembangan di tkt Kab/Kota

Dalam PP 38/2007 tersebut telah disampaikan bahwa Pemerintah berupaya untuk membentuk pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS). Untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan hal tersebut, maka diperlukan kesiapan yang baik, terutama di tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Dan sudah seharusnya upaya ini direspon dengan cepat oleh pemerintah di tingkat daerah. Kenyataannya, masih sangat minim jumlah daerah yang merespon hal ini dengan tepat dan cepat, itupun belum mencukupi untuk bisa mendukung terbentuknya baik SIKDA maupun SIKNAS. Hal ini boleh jadi disebabkan oleh beberapa masalah berikut:

Pertama, ketidakjelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Walaupun dalam PP 38/2007 telah tercantum perihal kewenangan pusat dan daerah, namun pada penjelasan peraturan tersebut ternyata belum dapat menggambarkan secara konkret proses kegiatan apa saja yang menjelaskan kewenangan tersebut, sehingga tidak jelas pula apa kegiatan SIK yang dilakukan beserta tanggungjawabnya. Kedua, interpretasi yang berbeda-beda antar daerah terhadap niat pemerintah pusat tersebut. Persepsi yang berbeda-beda ini tentu menimbulkan respon yang berbeda pula, dan belum ada upaya secara nasional untuk menuju gerakan bersama menuju arah yang sama. Ketiga, gap yang besar antara kemampuan masing-masing daerah, terutama daerah-daerah yang mengalami keterbatasan sumberdaya, baik tenaga maupun orang-orang yang ahli di bidang SIK serta keminatan yang kurang, sehingga daya respon terhadap pengembangan SIK juga kurang. Selain sumberdaya manusia, juga keterbatasan biaya dan sarana infrastruktur sebagai faktor pendukung berjalannya SIKNAS. Melihat hal tersebut, rupanya kita belum juga siap baik secara sistem maupun teknis untuk mengembangkan dan mengelola SIK.

Health Metrics Network (HMN), yaitu badan yang berada di bawah WHO yang bergerak dalam bidang SIK telah mempublikasikan suatu tulisan tentang kerangka kerja dan standar dalam pengembangan SIK. Dalam tulisan tersebut, yaitu Framewokr and Standard for Country Health Information System, disampaikan bahwa ada 3 (fase) yang merupakan alat yang bisa digunakan untuk menilai kesiapan penerapan SIK. Tiga fase tersebut adalah : Fase I adalah tentang kesiapan Leadership, Koordinasi dan Assessment; Fase II adalah Visi, Rencana Strategik dan Sumberdaya/Budgeting; dan Fase III adalah Implementasi atau Penerapan SIK itu sendiri. Dengan menggunakan konsep dari framework ini dalam struktur dan sistem Kesehatan Nasional kita, paling tidak kita dapat melihat sejauh mana kesiapan pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, dalam pengembangan dan pengelolaan SIKNAS dan SIKDA (lihat tabel berikut).

Pengelolaan dan Pengembangan SIKNAS dan

Fasilitasi Pengembangan SIKDA

Disusun oleh : Kelompok Non Reguler Simkes UGM 2008

Pem. Pusat

Pem. Provinsi

Pem. Kab/ kota

Fase I

Leadership

· Komitmen pemerintah untuk memajukan Siknas dan Sikda

· Penetapan kebijakan SIK skala nasional

· Penetapan kebijakan lokal di tingkat provinsi

· Sosialisasi kepada masyarakat

· Melakukan kajian tingkat propinsi

· Penetapan kebijakan lokal di tingkat kab/kota

· Sosialisasi kepada masyarakat kab/ kota

· Melakukan kajian tingkat kab./kota

Koordinasi

· Mengkoordinir kebutuhan dalam pengembangan SIK

· Memfasilitasi pemda dalam penyusunan SIK di daerah

· Memfasilitasi pengembangan SIK skala provisi

· Berkoordinasi lintas sektoral di daerah

Assessment

· Melaksanakan workshop dan seminar dalam menjaring kebutuhan sistem informasi tingkat nasional

· Melaksanakan worksop dan seminar dalam menjaring kebutuhan sistem informasi tingkat provinsi

· Melaksanakan worksop dan seminar dalam menjaring kebutuhan sistem informasi kab/kota

Fase II

Visi

§ Peningkatan Kesehatan Masyarakat

§ Peningkatan Kesehatan Masyarakat berdasarkan informasi

§ Membuat informasi yang tepat dan akurat (kualitas informasi

§ Berfungsinya sistem informasi kesehatan yang evidence-based untuk mendukung terwujudnya Indonesia sehat

§ Berfungsinya sistem informasi kesehatan yang evidence-based setiap kabupaten di Provinsi untuk mendukung terwujudnya provinsi sehat

§ Berfungsinya sistem informasi kesehatan yang evidence-based untuk mendukung terwujudnya kabupaten sehat

Strategi

§ Perencanaan Jangka Panjang

§ Strategi penggunaan SIK

§ Perencanaan Jangka Pendek

§ Sosialisasi SIK

§ Sosialisasi pentingnya informasi

§ Sistem pengolahan data elektronik

§ Peningkatan kemampuan SDM yang menangani SIK provinsi

§ Perencanaan Jangka Pendek

§ Pembelajaran pentingnya informasi yang berkualitas

§ Sistem pelaporan elektronik

§ Peningkatan kemampuan SDM yang menangani SIKDA

Sumberdaya/ budgeting

· Menyusun anggaran SIK

· Monitoring penggunaan dana SIK

· Mengusulkan dana ke Pusat

· Monitoring penggunaan dana tkt daerah

· Mobilisasi sumberdaya utk mendukung SIK

· Mengusulkan dana SIKDA ke tkt Provinsi

· Melaporkan penggunaan dana SIKDA

· Mobilisasi sumberdaya utk mendukung SIKDA

Fase III

Sumber data

· Melaksanakan pengumpulan data lewat sensus nasional dan registrasi penduduk

· Mengumpulkan dan mengintegrasikan data

· Memfasilitasi pengumpulan data dari daerah ke pusat

· Mendukung pelaksanaan pengumpulan data tkt daerah/kota

· Melakukan pengumpulan data lewat survey penduduk, data pelayanan kesehatan, data catatan individu

Komentar
  1. Anis mengatakan:

    -bagus mas-mbak tapi masih ada beberapa catatan
    -Mengutip lampiran PP 38/2007 masih ada yang tidak pas, yang tepat:
    sub bidang: Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)
    Pemerintah :Pengelolaan dan pengembangan SIK skala nasional dan fasilitasi pengembangan sistem informasi kesehatan daerah.
    Provinsi: Pengelolaan SIK skala provinsi.
    Kab/kota: Pengelolaan SIK skala kabupaten/kota.

    Terminologi pengelolaan, pengembangan dan fasilitas nampaknya harus dijabarkan lebih baik.

    Tetapi, paling tidak kelompok ini sudah mengidentifikasi aktivitas di setiap kotak. Kalau ingin lebih jelas lagi, siapa yang bertanggungjawab untuk setiap kotak tersebut. Tolong dibaca tentang struktur organisasi Depkes untuk melengkapi di tingkat pusat, sedangkan pada komponen provinsi dan kabupaten bisa menyesuaikan dengan struktur organisasi dinas kesehatan prov/kab. Tolong baca tentang kepmenkes 267/2008.
    Namun demikian, kegiatan tersebut tidak harus dilaksanakan sendiri oleh Depkes/Dinkes. Berkaitan dengan data kependudukan, silakan baca UU 23/2006 tentang administrasi kependudukan (Cari saja di Google).
    Leadership:
    Pusat:
    Pengembangan –> pembuatan kebijakan SIK skala nasional. Siapa yang bertanggung jawab? Mestinya Depkes dengan operator adalah Pusdatin Depkes. Siapa partnernya? Lintas sektor: Depkominfo (terkait dengan Sisfonas), Depdagri (terkait dengan UU Administrasi Kependudukan), BPS, BKKBN. Ada DETIKNAS (Dewan TIK Nasional) yang dipimpin langsung oleh SBY, mestinya ini juga diajak bicara. Kemudian lintas program di Depkes (ya semua direktorat, badan, pusat, inspektorat dan unsur lain yang berkontribusi dalam SIK)
    Pengelolaan:
    Penanggung jawab: Depkes (operator: Pusdatin). Bagaimana dengan direktorat yang masih mengumpulkan data langsung dari struktur yg ada di bawahnya? Bagaimana pengelolaan data collection, analysis, sampai dengan menghasilkan informasi utk dijadikan pengambilan keputusan di Pusat? Apa jenis2 keputusan di tingkat pusat?

    Akan lebih baik lagi bila Anda membaca secara rinci lampiran PP 38/2007 untuk bidang terkait seperti kependudukan, BKKBN, komunikasi dan informatika…

    Utk pusat yang berkaitan dengan aspek fasilitasi kira-kira yang mana? Mungkin berkaitan dengan sumber daya: finansial, pelatihan SDM, dukungan teknologi dll….
    Ini PR yg masih panjang, mestinya para penggedhe itu yg mikir ya…kok malah kita ya…he.he..he…

  2. simkesugm2008 mengatakan:

    terima kasih atas sumbang sarannya pak anis, inilah..hasil jerih payah diskusi yang dilaksanakan oleh berbagai bidang ilmu…(RS, Puskesmas, Dinkes, Perguruan Tinggi).

  3. Anis mengatakan:

    buat kelompok non reguler SIMKES 2008, tolong direvisi lagi, dibahas bersama-sama ya…Biar kelihatan jerih payah pemikirannya. Siapa tahu setelah jadi matriksnya langsung diangkat jadi konsultan SIKNAS atau SIKDA.

  4. Aditya Setyawan mengatakan:

    Ikutan mBaca ya, Mas…Mbak….!!!
    🙂

  5. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a
    amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you!
    By the way, how can we communicate?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s