Gambaran Umum
Geografi. Wilayah Kabupaten Kutai Timur berada pada posisi 118°58′19” BT – 115°56′26” BT dan 1°52‘ 9″ LU – 0°02’10” LS. Memiliki luas 35.747,50 Km2 atau 17% dari luas Propinsi Kalimantan Timur.
Batas utara berbatasan dengan Kabupaten Bulungan, timur dengan Selat Makassar, Selatan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Barat dengan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Administrasi. Kabupaten Kutai Timur memiliki 18 wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Sengata Utara (ibukota Kabupaten) Kecamatan Sangkulirang, Kecamatan Muara Bengkal, Kecamatan Muara Ancalong, dan Kecamatan Muara Wahau,Telen, Sandaran, Busang, Kaliorang, Kongbeng, Bengalon, Rantau Pulung, Sangatta Selatan, Teluk Pandan, Karangan, Kaubun, Batu Ampar dan Long Masengat dan dengan memiliki 135 desa.
Kependudukan
Jumlah penduduk Kutai Timur (2006) sebanyak 203.156 jiwa dengan kepadatan sebesar rata-rata 5,68 /km2 . Penduduk tersebar pada bentang wilayah dengan kepadatan sangat rendah serta terkonsentrasi pada ibukota kecamatan.
Wilayah
Wilayah Kutai Timur terdiri dari daratan dan perairan yang mana untuk wilayah daratan tidak terlepas dari gugusan gunung/pegunungan yang jumlahnya ada 8 (delapan) gunung dan yang tertinggi yaitu gunung menyapa dengan ketinggian mencapai 2000 meter. Sedangkan wilayah perairan berupa laut/pantai, sungai dan danau, untuk sungai terdapat diseluruh kecamatan namun yang terpanjang Sungai Kedang Kepala, terletak di Kecamatan Muara Wahau dengan panjang 319 Km. hal ini berbeda dengan danau yang hanya terdapat di Kecamatan Muara Bengkal yaitu Danau Ngayau dan Danau Karang.
Sumberdaya Kesehatan
Puskesmas terdiri dari 19 puskesmas dimana 15 puskesmas dengan perawatan dan 4 Puskesmas Non Perawatan, dimana keempat Puskesmas tersebut merupakan Puskesmas Baru yang di bangun pada Tahun 2006 akibat adanya pemekaran kecamatan pada tahun 2005 sebenarnya ada 5 Puskesmas yang dibangun pada tahun tersebut tetapi karena salah satu Puskesmas mendapatkan Hibah bangunan dari perusahaan swasta untuk dijadikan ruang perawatan jadi langsung menjadi Puskesmas Perawatan. Jumlah Puskesmas pembantu sebanyak 88 bangunan, tetapi tidak semua berfungsi karena kurangnya tenaga, di Puskesmas Induk saja masih banyak tenaga yang kurang khususnya Puskesmas yang baru di bangun rata-rata jumlah seluruhnya tenaga temasuk teknis dan non teknis di Puskesmas tersebut hanya 7 orang.
Fasilitas pengolahan data, pencatatan dan pelaporan ditingkat Puskesmas, ada 14 Puskesmas yang menggunakan komputer, dan 5 tidak mempunyai komputer, sedangkan fasilitas penerangan hanya 2 (dua) Puskesmas yang listriknya 24 jam, 5 (lima) Puskesmas yang listrik menyala Pukul 17.00 s/d 07.00 WITA dan 12 Puskesmas menggunankan penerangan dari Genset yang hanya malam hari digunakan sampai dengan pukul 22.00 WITA.
Jumlah tenaga Kesehatan di kabupaten Kutai timur berdasarkan Profil Kesehatan Tahun 2007 Jumlah seluruh tenaga kesehatan 585 orang termasuk di swasta, dengan jumlah Dokter Umum sebanyak 64 orang, Dokter Spesialis sebanyak 23 orang, Dokter Gigi sebanyak 22 orang, Tenaga Perawat termasuk S1 Keperawatan, D3 Perawat dan lulusan SPK sebanyak 313 orang, Tenaga Bidan termasuk D3 dan D1 Bidan sebanyak 83 orang, Tenaga kefarmasian termasuk Apoteker, S1 Farmasi, D3 Farmasi dan Assisten Apoteker sebanyak 35 orang, Tenaga Gizi termasuk S1 Gizi, D4 Gizi, D3 Gizi dan D1 Gizi sebanyak 14 orang, Tenaga Kesehatan masyarakat termasuk sarjana kesehatan D3, S1, S2 dan S3 sebanyak 21 orang, Tenaga Sanitasi termasuk D3 dan D1 sebanyak 9 orang, dan Tenaga Teknisi Medis termasuk Analis Laboratorium, Penata Rontgen, Perawat Anastesi, dan Fisioterapis sebanyak 27 orang.
Sistem Informasi Kesehatan (Pencatatan dan Pelaporan)
Selama ini pencatatan dan pelaporan yang dilakukan di Puskesmas menggunakan kertas atau formulir yang telah dibagikan dari Dinas Kesehatan Kabupaten, laporan tersebut langsung dikirim ke masing-masing pemegang program di Dinas Kesehatan Kabupaten dan diolah, sedangkan di Puskesmas sebatas melakukan pendataan, pencatatan dan Pelaporan. Penggunaan pencatatan dan pelaporan dengan komputer belum dilakukan jadi format pelaporan berupa kertas saja, yang dilaporkan setiap tahunnya. Di Dinas Kesehatan data tersebut diolah dengan menggunakan excel, sedangkan penggunaan komputer di Puskesmas kebanyakan masih digunakan untuk proses pembuatan surat menyurat.
Di Dinas Kesehatan sendiri sebagian besar telah menggunakan komputer dalam pengolahan, pencatatn dan pelaporan dengan menggunakan program excel. Penyimpanan data di Dinas Kesehatan masih di masing-masing program sehingga apabila sub bagian penyusunan program membutuhkan data langsung mengambil data ke bagian program bahkan untuk penyusunan profil diambil langsung ke Puskesmas, karena format yang di Profil dan dipelaporan masing-masing Program berbeda. Keterlibatan pihak swasta dalam penyampaian pelaporan hanya pada saat terdapat kasus Demam Berdarah, selebihnya tidak ada, dalam penyusunan profil biasanya petugas penyusun Profil langsung ke pelayanan kesehatan swasta mengambil data. Data yang dikumpulkan di Dinas Kesehatan kabupaten dikirim langsung masing-masing Program ke Dinas Kesehatan Provinsi, sesuai dengan format yang di berikan, bahkan ada permintaan laporan langsung dari Depkes ke Dinas Kesehatan Kabupaten. Faktor Geografis, jumlah tenaga dan ketersediaan sarana pendukung sangat mempengaruhi penyampaian pencatatan dan pelaporan ini. Untuk lebih jelas perhatikan alur penyampaian pelaporan berikut :
Permasalahan
Bila melihat sistem informasi tersebut diatas permasalahan yang sering terjadi adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengakses data sulit karena terpisah-pisah diantara program.
2. Adanya perbedaan data antar bagian dengan data yang sama contohnya jumlah bayi
3. Sulitnya menyatukan data karena format laporan yang berbeda-beda
4. Adanya pengambilan data yang sama berulang-ulang dengan format yang berbeda dari masing-masing bagian.
5. Waktu untuk mengumpulkan data lebih lama, sehingga pengolahan dan analsis data sering terlambat.
6. Pimpinan sulit mengambil keputusan dengan cepat dan akurat karena data berbeda dan keterlambatan laporan.
Written by
Anton Ferri, Rizka Licia, Syamsul Ihsan, and Andi Herman
Tugas : Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)
Dosen: Anis Fuad, DEA
SIMKES UGM 2008 
Dengan mengacu kepada diagram yang telah dibuat, bagaimana prospek sistem informasi yang terpadu? Depkes telah membuat jaringan komunikasi data (Siknas Online) sehingga database diharapkan akan terpusat masuk ke Pusdatin. Kenyataannya (berdasarkan diagram tadi), pelaporan masih terfragmentasi. Bagaimana kira-kira solusinya?
Team : Sebenarnya bila melihat kebijakan yang telah disampaikan oleh Pusdatin pada hari selasa diharapkan adanya Bank data dimasing-masing tempat dan komunikasi jaringan melalui internet jadi menghapus hirarki khususnya data dari Rumah Sakit Daerah, bila di Puskesmas komunikasi data tersebut tidak dapat diterapkan karena faktor keterbatasan sarana pendukung, untuk Kutai Timur sendiri telah ada gagasan untuk pembelian modem USB dan Laptop bukan PC Komputer karena listrik belum mendukung, hal ini melihat hanya 4 Puskesmas yang belum ada jaringan selular, sementara itu kemungkinan untuk mengumpulkan data menjadi satu di Puskesmas dilakukan oleh Tata Usaha Puskesmas menjadi satu bundel laporan lalu dikirim ke Dinas Kesehatan Kabupaten. Tapi hal tersebut untuk sementara sebatas gagasan seharusnya dijabarkan dalam bentuk kebijakan, kebijakan pun apabila tidak ada pengawasan tetap tidak jalan. Leadership sangat diperlukan dengan penerapan punishment dan reward….
Prospek sistem informasi terpadu masih perlu dikaji, karena banyak faktor yang mempengaruhi, sebagai contoh dulu pernah ada jaringan LAN terpasang di Dinas Kesehatan Kab. Kutai Timur dan beberapa kantor Dinas lainnya yang terhubung dengan menggunakan WLAN yang diadakan oleh salah satu Instansi di Kabupaten Kutai Timur untuk menyatukan data-data yang berada dikantor-kantor dan Dinas-Dinas, bahkan softwarenya pun telah ada, tetapi tidak pernah digunakan dan hanya berfungsi satu tahun, karena user tidak mengerti dan tidak pernah dilakukan pelatihan tentang hal tersebut, semata-mata diadakan saja, sekarang semua komputer dipindahkan dari tempatnya untuk digunakan mengetik, sedangkan jaringan LAN tidak pernah digunakan lagi sampai saat ini.
Melihat keadaan geografis dan sarana pendukung yang minim, menurut pendapat saya yang hal kecil yang dapat dikerjakan pada saat ini adalah menyusun format laporan standar (baik dalam bentuk cetak maupun elektronik) dengan menghilangkan data yang berulang/redudansi. Penyusunan format ini sangat berarti, karena dengan tidak adanya data redudansi maka jumlah/jenis laporan dapat diminimalkan sehingga meringankan beban kerja petugas dalam membuat laporan dengan harapan laporan yang dihasilkan dapat lebih cepat dan reliabel. Bentuk laporan (cetak / elektronik) dapat disesuaikan dengan keadaan masing masing unit kesehatan (puskesmas/rs pemerintah/swasta).
Dinas kesehatan dengan infrastruktur yang telah tersedia, syukur – syukur apabila bisa mengembangkan sistem informasi kesehatan daerah berbasis DBMS, apabila tidak dengan infrastruktur LAN yang telah tersedia yang dapat dilakukan ialah “mengaktifkan” kembali LAN yang lagi tidur, memberikan pelatihan kecil kepada seluruh staf dinkes mengenai pemanfaatan LAN dengan harapan informasi yang tersedia dapat diakses dengan mudah oleh seluruh staf di dinas kesehatan masyarakat.
-hari
Permasalahan yang ada di Dinkes Kab. Kutai Timur salah satunya yaitu adanya perbedaan data antar bagian, menurut saya agar data tidak terkotak-kotak di masing-masing program/bagian harus ada diadakan koordinasi di masing-masing program/bagian dan menunjuk salah satu program/bagian sebagai bank data/pusat dari seluruh data di dinkes Kab. Kutai Timur sesuai dengan kesepakatan bersama.
Memang sulit untuk menyatukan berbagai macam data jika di setiap bidang – bidang yang ada memiliki susunan format tersendiri. Mungkin hal ini harus mendapatkan perhatian yang lebih dari leadership yang ada di Propinsi Kalimantan Timur khususnya Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dimana kesemuanya itu harus dikoordinasikan dengan bawahannya yaitu setiap Kepala Dinas Kesehatan disetiap Kabupaten seperti di Kabupaten Kutai Timur.
Jika tidak ada koordinasi dengan jelas, mustahil hal ini akan dapat teratasi dengan baik dan lancar karena hal ini akan menghambat dalam penyusunan program untuk kedepannya dan akan mempersulit bagi tenaga pengolah data di tingkat Propinsi dalam menggabungkan keseluruhan data yang ada disetiap Kabupaten.
Demikian juga untuk tingkat Nasional, Departemen Kesehatan RI harus ada format yang standar dimana mengharuskan kepada setiap Dinas Kesehatan yang ada disetiap Propinsi dalam mengisikan semua data yang diperlukan berdasarkan format yang telah dibuat oleh Depkes RI. Sehingga ketika Depkes RI menerima sejumlah data dalam jumlah yang banyak dari setiap Propinsi maka tenaga pengolah data di tingkat nasional tidak akan kalang kabut dalam mengetri data dan menginterpretasikan data yang ada sehingga akan dengan mudah dalam menyusun program untuk setiap Propinsi kedepannya.
Oleh karena itu harus adanya koordinasi yang baik mulai dari tingkat atas sampai kebawah dimulai dari tingkat Nasional (Depkes RI), Tingkat Proponsi ( Dinkes Propinsi ), Tingkat Kabupaten ( Dinkes Kabupaten ), Tingkat Kecamatan ( Puskesmas )…sehingga hal semacam ini akan dapat diatasi untuk kedepannya.
Kemudian,tenaga pengolah data di tingkat Propinsi dalam hal ini juga tidak dapat disalahkan karena adanya keterlambatan pengiriman data dari pihak Kabupaten, karena ini merupakan suatu faktor yang sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh leadership di tingkat Propinsi dalam hal ini adalah Kepala DINKES PROPINSI.
Hendaknya harus adanya penyediaan barang- barang seperti komputer dan internet disetiap Puskesmas. Jikalau ISP- nya belum masuk kedaerah tersebut mungkin dapat menggunakan Modem. Jika hal ini masih tidak dapat diatasi juga, mungkin disetiap Puskesmas harus disediakan Mobile Learning ( dimana ini akan digunakan untuk mengakses internet dengan menggunakan Telpon selular seperti PDA ).
Data yang telah dibuat ditingkat Kecamatan seperti Puskesmas dapat dikirimkan melalui Mobile Learning yang terkoneksi dengan jaringan telpon selular ke DINKES Kabupaten sehingga akan lebih cepat diterima di tingkat Kabupaten dan kemudian akan diteruskan ke Tingkat selanjutnya yaitu DINKES PROPINSI dan akan memakan waktu yang tidak terlalu lama bagi para leadership dalam menyusun Master Plan untuk kedepannya.
Terima Kasih
Regards
Fahrisal Akbar
FKM UNMUHA
Bila memperhatikan keadaan sistim informasi khususnya dalam proses pencatatan dan pelaporan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Kal-Tim ini pada dasarnya hampir sama dan nyaris sama saja dengan proses yang dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, karena memang selama ini pengolahan data-data/laporan yang dilakukan lebih bersifat apa adanya sesuai dengan format yang ada tanpa berusaha mengembangkan program-program baru yang dapat lebih mempermudah maupun menyatukan suatu sistem yang digunakan dalam sistem pelaporan agar data dapat terintegrasi dengan baik hingga menghasilkan data yang lebih akurat/valid. Namun semua itu juga sangat tergantung pada keakuratan data-data yang diterima dari level yang paling bawah.
tolong daerah desa pengadan baru agar di beri sumbangan untuk memperbaiki jalan agar layak di pakai.bupati jangan obral janji kepada masyarakat masyarakat tidak suka orang yang obral janji. saya asli anak kalimantan timur tapi aku sekarang sekolah di jawa. aku kembali ke san atidak di perbaiki apagunaya adanya gubernurrrrrrrrrrrrrrr……………….
@Yakin : saya sudah pernah kesana, daerah tersebut termasuk dalam wilayah Kecamatan Kaubun dan areal perkebunan kelapa sawit. Jalan di sana benar hancur sepanjang jalan simpangan Kaliorang, Jika tidak menggunakan mobil 4×4 pasti tidak akan tembus. Jika rencana Gubernur untuk menjadikan jalan tersebut sebagai jalan Trans Kalimantan menuju ke Berau kmungkinan akan diperbaiki tetapi, jalan yang ada yang menghubungkan antara Bengalon Wahau ataupun Ibukota Kabupaten Bontang-Sengata saja masih Parah. Masalah jalan merupakan masalah yang paling banyak di sorot di Kalimantan krena hampir semua jalan rusak parah kecuali Balikpapah-Samarinda. Bila ingin komentar mengenai masalah ini silahkan ke blog saya http://andiherman.co.cc atau langsung ke Website Pemkab Kutim… Thank’s
bagus juga profilnya ndi…salam dari teman yang pernah bekerja di sangatta…
kapan tenaga kesehatan untuk daerah sangkulirang di angkat jd pns semua pak. makasih
Bagaimana utk penerimaan tenaga kesehatan di daerah kutai timur? apakah ada prioritas terhadap putra daerah?
dari petanya.. tidak semua kecamatan masuk peta… mana 5 kecamatan yang tidak tergambar seperti Kaubun??
bagaimana basa mendapatkan data kesehatan yang ada dikabupaten kutai timur…makasih pak….
Aq sdh 4 thn di sdr, tp kondisi darh ini tdk menglami prubhn yg berarti. Jln darat gak punya, lwt laut/sungai kendraax yg gak ada. Kpn yg ya pengadaanx? Atau mgkn Kec. Sandrn ibart anak tiri dlm sebuah keluarga….?! Ayo dongk…Sdrn di bangun mumpung kami disini msh pada semangt.